Contoh Makalah Sistem Perekonomian Indonesia dan Brazil

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Perekonomian Brazil

Brasil adalah perekonomian nasional terbesar di Amerika Latin , yang keenam ekonomi dunia terbesar pada nilai tukar pasar dan terbesar ketujuh dalam paritas daya beli(PPP), menurut Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Brasil memiliki ekonomi campuran dengan sumber daya alam yang melimpah. Ekonomi Brasil telah diprediksi menjadi salah satu dari lima terbesar di dunia dalam beberapa dekade ke depan, PDB per kapita mengikuti dan berkembang. PDB saat ini (PPP) per kapita adalah $ 10.200, menempatkan Brasil di posisi ke-64 menurut data Bank Dunia. Ini memiliki besar dan dikembangkan pertanian , pertambangan , manufaktur , dan sektor jasa , serta kolam tenaga kerja yang besar. 

Ekonomi Brazil adalah dunia terbesar ketujuh dengan nominal PDB . Brasil memiliki cukup pasar bebas dan ekonomi yang berorientasi ke dalam. Ekonominya merupakan yang terbesar di Amerika Latin negara dan kedua terbesar di belahan bumi barat. Brazil adalah salah satu yang tumbuh paling cepat ekonomi utama di dunia dengan rata-rata pertumbuhan PDB tahunan lebih dari 5 persen. Dalam real Brasil , PDB diperkirakan R $ 4403000000000 pada tahun 2013. Perekonomian Brasil telah diprediksi menjadi salah satu dari lima negara terbesar di dunia dalam beberapa dekade ke depan. Brazil adalah anggota dari organisasi ekonomi yang beragam, seperti Mercosur , Unasul , G8 +5 , G20 , WTO , dan Kelompok Cairns . Perdagangan nomor mitra dalam ratusan, dengan 60 persen dari ekspor sebagian besar dari manufaktur atau setengah jadi . barang mitra dagang utama Brasil di tahun 2008 adalah: Mercosul dan Amerika Latin (25,9 persen dari perdagangan), Uni Eropa(23,4 persen), Asia ( 18,9 persen), yang Amerika Serikat (14,0 persen), dan lain-lain (17,8 persen). 

Menurut World Economic Forum, Brasil adalah negara teratas dalam evolusi ke atas daya saing pada tahun 2009, memperoleh delapan posisi di antara negara-negara lain, mengatasi Rusia untuk pertama kalinya, dan sebagian menutup kesenjangan daya saing dengan India dan China di antara BRIC ekonomi. Langkah-langkah penting yang diambil sejak 1990-an menuju keberlanjutan fiskal, serta langkah-langkah yang diambil untuk meliberalisasi dan membuka ekonomi, telah secara signifikan meningkatkan fundamental saing negara, menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi pengembangan sektor swasta. Brazil, bersama dengan Meksiko , telah berada di garis depan Amerika Latin perusahaan multinasional fenomena dimana, berkat teknologi tinggi dan organisasi, perusahaan lokal telah berhasil berubah global.

Menurut statistik pemerintah, Brasil adalah negara kapitalis pertama yang menyatukan sepuluh perusahaan terbesar perakitan mobil di dalam wilayah nasional.Tahunan Brasil Investment Summit berlangsung di São Paulo dan merupakan yang terbesar berkumpul di Brasil pakar investasi internasional yang meliputi peluang dalam kendaraan alternatif, infrastruktur, dan strategi perdagangan canggih. 

Selama Presiden Luiz Inacio Lula da Silva istilah 's jabatan bahwa pemerintah Brasil telah mengambil tugas kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menjadi reformasi sosial yang luas dan mata pencaharian masyarakat yang umumnya membaik. Dengan masih tingkat pendapatan yang tinggi ketimpangan dalam distribusi sosial kekayaan, meskipun telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Brasil telah menjadi salah satu negara besar di dunia. BM & F Bovespa , indeks pasar saham Brasil telah mencapai 60.959 poin 26 Desember 2012. Menurut Forbes 2011, Brasil memiliki jumlah terbesar ke-8 miliuner di dunia, jumlah yang jauh lebih besar daripada apa yang ditemukan di lain Amerika Latin negara , dan bahkan di depan Jepang . Pada akhir 2011, ekonomi Brazil telah menjadi dunia terbesar keenam.

2.1.1  Sistem Ekonomi Liberal Kapitalis

Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba..

Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas. 

 Keuntungan dan Kelemahan sistem ekonomi liberal kapitalis.

 Sistem ekonomi liberal kapitalis selain memilki keuntungan juga mempunyai kelemahan, antara lain :

 a.    Keuntungan :

1). Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.

2). Mengahsilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.

3). Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan. 

b.    Kelemahan :

1). Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.

2). Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

3). Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

4). Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

5).Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.

2.1.2 Keberhasilan Liberalisasi

Keputusan pemerintah Brazil dalam melakukan privatisasi sektor migas memberikan dampak positif bagi perekonomian Brazil secara keseluruhan. Beberapa contohnya yakni, PETROBRAS menjadi perusahaan minyak dan gas terbesar kedelapan di dunia (Forbes, April 2011); Brazil menjadi salah satu negara penghasil minyak non-OPEC terbesar  di dunia; Pada tahun 2006 berhasil memenuhi kebutuhan energi dalam negeri Brazil. Tahun 2008 dianugerahi sebagai World Most Sustainable Oil Companies.Prestasi diatas dikatakan Hardya sebagai hasil kerja keras pemerintah yang bisa ditelusuri kedalam dua faktor, internal dan eksternal.

Faktor Internal

·         Industri minyak dan gasnya cukup siap menerima transisi dan perubahan struktur ekonomi.

·         Kompensasi yang diberikan oleh Petrobras kepada stakeholder cukup tepat sasaran dan berbasis riset.

·         Mengembangkan teknik eksplorasi deep water offshore yang menjadi aset berharga perusahaan.

·         Mengembangkan energi alternatif (Biodiesel dan Bioethanol)

·         Mengalami proses internasionalisasi terlebih dahulu sebelum diprivatisasi.

Faktor Eksternal

·         Pemerintah Brazil yang ikut mendesain skema FDI dan perdagangan dalam urusan minyak dan gas / energi di Brazil.

·         Memiliki National Development Council dan National Petroleum Agency yang bertujuan mendukung kinerja Petrobras.

·         Hak suara yang secara masih dimiliki oleh Pemerintah Brazil menjadi modal penting dalam mengendalikan kepentingan Petrobras, khususnya dalam Ekonomi Politik Global.

Mengacu pada pengalaman Brazil, sedikit banyak bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk memperlakukan situasi politik ekonomi internasional secara bijak, dengan kata lain, jika neoliberalisme memang tidak bisa dihindari, harus ada mekanisme pertahanan dalam negeri yang cerdas dalam pembuatan kebijakan sampai dengan implementasinya. Meskipun perlu diingat bahwa privatisasi yang dibicarakan memang sangat berbeda dengan Indonesia. Privatisasi Petrobras yang berhasil dilakukan ternyata membawa kemajuan bagi Brazil sebagai negara, terutama dalam aspek ekonomi politik global. Ini membuktikan bahwa Neoliberalisme sebetulnya bukan masalah yang paling utama dalam soal pengelolaan perusahaan migas. Jauh di akar, masalah yang paling serius adalah kemampuan dan akuntabilitas pemerintah sebagai agen untuk mereproduksi sistem dalam globalisasi ekonomi  yang sedang berjalan.

2.2 Indikator perekonomian Brazil

Ringkasan				Realisasi		Q4/16	Q1/17		Q2/17	Q3/17		2020
Pertumbuhan Pdb (Q-To-Q)				-0.80		-0.2	-0.3		-0.2	0.2		1.5			[+]
Tingkat Pengangguran				11.80		12	11.8		11.8	11.7		7.2			[+]
Tingkat Inflasi				7.87		7.5	7.3		7.3	7.2		3.2			[+]
Suku Bunga				13.75		13.75	13.5		13.5	13.25		10			[+]
Neraca Perdagangan				2346.00		5700	5500		5500	5500		3000			[+]
Nilai Utang Pemerintah Dibandingkan Dengan Pdb				66.23		68	70		70	70		75			[+]
Pasar	Realisasi	Q4/16	Q1/17		Q2/17			Q3/17			2020
Pasar Saham	61906.36	59500	58900		58300			57700			48100					[+]
Obligasi Pemerintah 10 Tahun Kembali	11.83	12.04	12.16		12.28			12.4			14.3					[+]
PDB	Realisasi	Q4/16	Q1/17		Q2/17			Q3/17			2020
PDB	1774.72	1750	1700		1700			1700			2230					[+]
Pdb Atas Dasar Harga Konstan	290134.77	284200	277000		280000			287000			299000					[+]
Produk Nasional Bruto	1506742.22	1480000	1450000		1490000			1500000			1600000					[+]
Pembentukan Modal Tetap Bruto	260490.16	265000	270000		272000			270000			306000					[+]
Pdb Per Kapita	11159.25	10550	10050		10050			10050			11730					[+]
Pdb Sektor Pertanian	19178.46	13146	18087		15077			14148			18500					[+]
Pdb Dari Konstruksi	16625.91	17303	16754		16684			17104			18200					[+]
Pdb Dari Manufaktur	28543.73	28459	26564		28249			30047			33500					[+]
Pdb Dari Pertambangan	2374.28	2470	2470		2470			2428			2860					[+]
Pdb Dari Administrasi Publik	39642.80	38715	38487		39343			39396			40400					[+]
Pdb Dari Jasa	172179.63	172987	166161		167672			169053			209000					[+]
Pdb Sektor Transportasi	7884.02	7767	7126		7488			7460			9140					[+]
Pdb Dari Utilitas	6267.06	6276	6239		6273			6254			6240					[+]
Harga	Realisasi	Q4/16	Q1/17		Q2/17			Q3/17			2020
Tingkat Inflasi	7.87	7.5	7.3		7.3			7.2			3.2					[+]
Tingkat Inflasi (Bulanan)	0.26	0.23	0.2		0.2			0.2			0.3					[+]
Harga Produsen	703.94	720	750		800			820			1050					[+]
Harga Ekspor	119.87	119	120		120			119			145					[+]
Harga Impor	110.80	118	120		124			126			145					[+]
Perdagangan	Realisasi	Q4/16	Q1/17		Q2/17			Q3/17			2020
Neraca Perdagangan	2346.00	5700	5500		5500			5500			3000					[+]
Ekspor	13721.00	17800	18000		18500			19000			25000					[+]
Impor	11375.00	12100	12500		13000			13500			22000					[+]
Utang Luar Negeri	335067.25	350000	355000		352000			350000			434000					[+]
Aturan Perdagangan	108.21	101	102		104			94			100					[+]
Arus Modal	-3182.10	-2615	-2943		-3101			-3176			1030					[+]
Penanaman Modal Asing	8400.00	5461	5836		5744			5749			7000					[+]
Remitansi	169.20	181	188		188			188			187					[+]
Cadangan Emas	67.20	67.2	67.2		67.2			67.2			67.2					[+]
Produksi Minyak Mentah	2264.00	2312	2312		2312			2312			2312					[+]
Indeks Terorisme	1.74	2.21	2.21		2.21			0.71			1.52					[+]
Kedatangan Wisatawan	5813.00	5828	5828		5828			5828			5807					[+]
Senjata Penjualan	41.00	24.87	34.72		44.56			44.67			45.29					[+]
Pemerintah	Realisasi	Q4/16	Q1/17		Q2/17			Q3/17			2020
Nilai Utang Pemerintah Dibandingkan Dengan Pdb	66.23	68	70		70			70			75					[+]
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara	-10.30	-11	-11.5		-11.5			-11.5			-7					[+]
Nilai Anggaran Pemerintah	3384.00	-120000	-69000		-36000			-77000			-110000					[+]
Belanja Pemerintah	91186.15	99307	98651		98322			98349			98349					[+]
Pendapatan Pemerintah	148699.00	97515	94582		104081			103782			111303					[+]
Pengeluaran Militer	31953.60	32146	31957		31768			31734			31900					[+]
Utang Pemerintah	4329703.13	4467408	4609188		4747162			4882010			6380021					[+]
Bisnis	Realisasi	Q4/16	Q1/17		Q2/17			Q3/17			2020
Jumlah Penjualan Kendaraan	132231.00	160000	160000		160000			136362			176000					[+]
Produksi Mobil	174150.00	175000	182000		185000			184000			190000					[+]
Penjualan Mobil	159.00	167	169		169			169			169					[+]
Produksi Pertambangan	-9.12	-3.9	-2		-1			-0.5			1.5					[+]
Produksi Baja	2720.00	2679	2684		2669			2669			2671					[+]
Indeks Daya Saing	4.06	4.08	4.08		4.08			4.05			4.18					[+]
Indeks Korupsi	38.00	38	38		38			41.19			45					[+]
Peringkat Korupsi	76.00	76	76		76			70.72			72					[+]
Konsumen	Realisasi	Q4/16	Q1/17		Q2/17			Q3/17			2020
Keyakinan Konsumen	103.20	103	104		103			102			103					[+]
Penjualan Eceran Mom	-1.00	-1.5	-0.1		0.2			0.3			1					[+]
Penjualan Eceran Yoy	-5.90	-2.5	-1.5		-0.2			0.2			2.1					[+]
Belanja Konsumen	1009563.63	950000	945000		950000			960000			1200000					[+]
Kredit Konsumer	1538959.00	1559165	1589253		1619075			1648626			2009255					[+]
Kredit Kepada Sektor Swasta	2843632.00	3000000	3000000		3000000			2784718			3690000					[+]
Tingkat Bunga Kredit Perbankan	73.67	68.64	68.64		68.64			75.2			55.43					[+]
Harga Bensin	1.15	1.13	1.12		1.1			1			0.9					[+]
Pajak	Realisasi	Q4/16	Q1/17		Q2/17			Q3/17			2020
Tarif Pajak Perusahaan	34.00	34	34		34			34			34					[+]
Tingkat Pajak Penghasilan Perorangan	27.50	27.5	27.5		27.5			27.5			27.5					[+]
Tarif Pajak Penjualan	19.00	19	19		19			19			19					[+]
Tingkat Jaminan Sosial	39.80	39.8	39.8		39.8			39.8			39.8					[+]

2.3 Sistem perekonomian Indonesia

2.3.1. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Baru

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok. Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.

Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakitilah suatu bentuk ekonomi Pancasila yang di dalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

2.3.2. Sistem Perekonomian Indonesia Berdasarkan Demokrasi Pancasila

Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45, sistem perekonomian pancasila tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah.

Ciri-ciri utama sistem ekonomi Indonesia:

    a)      Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945. 

  b)  Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia dengan ciri-ciri positif  Demokrasi Pancasila dipilih, karena memiliki ciriciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :

·         Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

·         Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

·         Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

·         Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dngan permufakatan  lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.

·         Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

·         Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

·         Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

·         Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

2.3.3. Sistem Perekonomian Indonesia sangat Menentang adanya sistem Free fight liberalism, Etatisme, dan Monopoli

Dengan demikian, di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan

adanya:

    a)      Free fight liberalism ialah adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Dengan dampak semakin bertambah luasnya jurang pemisah kaya dan miskin. 

    b)      Etatisme yaitu keikutsertaan pemerintahan yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat.

    c)      Monopoli suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli

Pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an - tahun1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun1960-an - masa orde baru. Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 - tahun 1965-an sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:

·         Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi.

·         Program/ Sumitro Plan tahun 1951.

·         Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960

Namun demikian ke semua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia.

Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:

   a)      Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusankeputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah poitik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik lebih dominan, seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerahdaerah, dan masalah politik sejenisnya.

   b)      Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.

  c)      Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari 13 kabinet berganti saat itu. Akibatnya program dan rencana yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas, kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.

   d)     Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping putusan individu/ pribadi, dan partai lebih dominan daripada kepentingan pemerintah dan negara.

   e)      Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis, 1950 – 1957) dan etatisme (1958 – 1965).

Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah ‘terjadi’ di Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukit-bukit berikut:

·         Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita.

·         Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’.

·         Defisit anggaran negara yang makin besar, dan justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat dicegah kembali. Keadaan tersebut masih dipaparkan dengan laju pertumbuhan penduduk (2,8%) yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakni sebesar 2,2%.

Pelaku –Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian di Indonesia

1. Pemerintah (BUMN)

a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi

Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

1 ) Kegiatan produksi

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak

2 ) Kegiatan konsumsi

Seperti halnya yang telah kalian pelajari pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.

3 ) Kegiatan distribusi

Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.

b . Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

2. Swasta (BUMS)

BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.

Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan, pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan asing.

3. Koperasi

Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi denga melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.4. Indikator Perekonomian Indonesia

PRODUK DOMESTIK BRUTO		INDEKS HARGA KONSUMEN
PRESENTASE PERKIRAAN 5 TAHUN TERAKHIR		PRESENTASE PERKIRAAN 5 TAHUN TERAKHIR
2009	4.6	2009	4.8
2010	6.4	2010	5.1
2011	6.2	2011	5.4
2012	6.0	2012	4.3
2013	5.6	2013	8.4
2014	5.0	2014	8.4
2015	4.8	2015	3.4

HUTANG PEMERINTAH		NILAI TUKAR
PRESENTASE DARI PDB		IDR/USD
2009	28.6	2009	10.389
2010	27.4	2010	9.074
2011	26.6	2011	8.773
2012	27.3	2012	9.419
2013	28.7	2013	11.563
2014	24.7	2014	11.800
2015	27.0	2015	13.400

NERACA TRANSAKSI BRJALAN		PENDUDUK
PRESENTASE DARI PDB		DALAM JUTA
2009	-	2009	-
2010	0.7	2010	241
2011	0.2	2011	244
2012	-2.8	2012	247
2013	-3.3	2013	250
2014	-3.1	2014	253
2015	-2.1	2015	255

KEMISKINAN		PENGANGGURAN
PRESENTASE DARI POPULASI		PRESENTASE DARI TENAGA KERJA
2009	14.2	2009	7.9
2010	13.3	2010	7.1
2011	12.5	2011	6.6
2012	11.7	2012	6.1
2013	11.5	2013	6.3
2014	11.0	2014	5.9
2015	11.1	2015	6.2

CADANGAN DEVISA
DALAM MILIAR USD
2009	66.1
2010	96.2
2011	110.1
2012	112.8
2013	99.4
2014	111.9
2015	105.9

BAB III

KESIMPULAN

Sistem perekonomian yang dianut oleh Brazil dan Indonesia memanglah berbeda. Dilihat dari pendapatan dan pengeluarannya Negara Indonesia sangat jauh berbeda dengan Negara Brazil. Brazil merupakan Negara maju yang berhasil mengembangkan dari sektor industry maupun perdagangannya dengan menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Di Indonesia terdapat berbagai macam sistem perekonomian yang dianut. Sistem perekonomian di Indonesia belum bisa dikatakan berjalan dengan maksimal. Karena ekonomi yang ada di Indonesia belum memenuhi kriteria untuk menjadi Negara maju seperti brazil. Untuk itu semoga ditahun-tahun yang akan dating nanti Indonesia mampu menjadi Negara maju seperti Brazil.